Pengawasan Harta Negara

Ada sebuah tulisan di kolom Hikmah Republika edisi 21 Maret 2012 yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Fauzul Iman dengan judul "Pengawasan Harta Negara" yang menarik untuk di baca dan dicermati. Mengapa demikian ? Karena merajalelanya korupsi di negeri ini tidak terlepas dari kurangnya wibawa para pemimpin dan pejabat di negeri ini dalam menegakkan pemerintahan yang bersih dari korupsi (kaya tahu aja...). Mudah-mudahan para pemimpin dan pejabat di negeri ini telah juga membacanya, karena pengaruh mereka sangat besar dalam pengawasan harta negara.

Baiklah, kita baca sama-sama tulisannya berikut ini:

Dewasa ini mata bangsa masih terbelalak kepada ulah oknum yang gemar mempermainkan harta negara. Oknum itu dengan seenaknya me-mark up dan menyulap harta negara tanpa peduli terhadap nasib hidup rakyat yang kian menjepit. Padahal, sebagai bangsa yang religius telah mengetahui bahwa yang namanya harta negara adalah milik Allah SWT. (QS [2]:284).

Berdasarkan ayat ini tentu semua kekayaan alam yang ada di bumi adalah Allah pemiliknya. Umat manusia dengan ilmu dan keahliannya diperbolehkan mengeksploitasi peotensi alam sepanjang manfaatnya untuk kesejahteraan umat manusia. Disinilah perlunya negara melakukan pengawasan harta negara (kekayaan alam) agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sebagaimana diungkapkan sang Profesor bahwa Hasan Hanafi dalam bukunya, Ad-Din wa Ats-Tsaurah, menyebutkan kata harta dalam dua bentuk. Sebagian dinisbahkan pada bukan pemilik dan sebagian dinisbahkan pada sesuatu (objek), seperti harta anak yatim dan harta kamu. Al-Qiuran menyebut kata harta dengan objeknya sejumlah 54 kali. Ini menunjukan bahwa pengawasan harta harus dihidupkan dengan aktivitas ekonomi yang kredibel, jujur, profesional, dan berjiwa entrepreunership. Harta negara tidak boleh dimatikan oleh pribadi yang bermental cengeng, penyulap, dan korup.

Harta negara yang dikelola dengan jujur, mandiri, dan profesional, baik oleh pribadi pengusaha maupun pejabat negara, berarti telah melakukan pengawasan harta negara secara internal dan mulia. Buah dari kemandirian dan kejujurannya kemudian ia menjadi pribadi yang tidak lagi bernafsu merampas danmenguasai harta negara yang bukan haknya.

Dari sinilah sebenarnya pengawasan harta negara harus dimulai dengan akhlak yang baik dari dalam pribadi maupun pemimpin bangsa. Di era klasik tidak sedikit pemimpinm yang menerapkan pengawasan harta negara dengan cara ketat dan konsisten. NAbi SAW ketika mengutus Muadz bin JAbal sebagi gybernur di Yaman, sebelum sampai ke tempat bertugas diminta kembali datang menghadap kepada Nabi,

"Tahukah kamu mengapa aku memanggilmu kembali wahai Muadz? Tanya Nabi. "Belum tahu ya Rasulullah."

"Saya ingatkan lagi sejak engkau mengemban amanah ini jangan coba-coba mengambil sesuatu untuk kepentingan pribadi tanpa seizinku. Barang siapa yang berbuat curang,pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan dalam keadaan memikul beban kecurangan."

Cara Nabi ini diikuti oleh generasi berikutnya. Umar bin Khattab, seperti diceritakan AAbdul Qadim Zaltum dalam bukunya, al-Ahwal fi Dawlat al-Khilafah , Umar dengan tegas mengambil harta negara dari tangan Abu Sufyan pemberian dari anaknya, Muawiyah yang emnjadi gubernur Syam senilai 10 ribu dinar. HArta itu ditarik dan diserahkan kembali oleh Umar ke Baitul Mal (Negara) setelah terlebih dahulu diadakan penyelidikan oleh lembaga pengawasan (semacam KPK) yang bernama al-Muraqabah dan al-Muhasabah al-Ammah (Badan Pengendali harta negara).

Ketegasan para pemimpin sangat efektif dalam menjaga harta negara dari para penyulap (koruptor) sehingga tidak terjadi mafia pencurian harta negara secara berkesinambungan. Nah! seandainya para pemimpin dan pejabat di negeri ini bisa seperti itu pasti Indonesia terbebas dari korupsi dan penyelewengan lainnya. Mengapa kita begitu sulit menyelesaikan masalah korupsi? Anda pasti bisa menebaknya...

0 Response to "Pengawasan Harta Negara"

Posting Komentar

Terimakasih anda telah berkunjung.